Mitra Jasa Legalitas- AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan termasuk salah-satu persyaratan dokumen perizinan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Terkait pengkajian tentang bagaimana dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan bisnis proyek yang akan dijalankan. Meliputi aspek fisik, kimia, ekologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.

Sebagai salah-satu tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan kelanjutan dari proyek bisnis. Sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang membahas upaya pelestarian lingkungan diantaranya. Mengenai bagaimana cara operasi proyek kegiatan industri atau usaha lainnya dapat berjalan tanpa harus menyebabkan kerusakan.

Klasifikasi AMDAL bagi Perusahaan

Adapun klasifikasi AMDAL bagi perusahaan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012  terbagi ke dalam beberapa jenis rencana usaha atau kegiatan. Berdasarkan jenis peranan dan fungsi bidang usaha yang berbeda-beda sesuai kategori sektor perusahaan, sebagai berikut :

1. Bidang Multisektor

Perusahaan yang harus memiliki izin dampak lingkungan pertama berasal dari bidang multisektor. Jenis usaha yang berisi kegiatan lintas sektor mencakup kewenangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Terkait pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti usaha bidang pariwisata dalam membangun kawasan rekreasi.

2. Bidang Pertahanan

Kegiatan di bidang pertahanan secara umum berkaitan dengan aktivitas militer dan berpeluang menimbulkan resiko lingkungan. Baik yang masih dalam skala kecil maupun operasional besar-besaran yang tentunya dapat menyebabkan ledakan dan keresahan sosial. Akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

Contohnya : pembangunan pangkalan bagi TNI AL yang prosesnya terdiri dari pengerukan dan reklamasi sehingga berpotensi mengubah ekosistem laut serta pantai. Selain itu, pembangunan Pusat Latihan Tempur yang secara umum kegiatan di tempat tersebut berpotensi menyebabkan dampak limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.

3. Bidang Pertanian

Jenis klasifikasi AMDAL bagi perusahaan berikutnya diperuntukkan untuk bidang pertanian yang secara umum dapat menimbulkan dampak lingkungan. Berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air yang berasal dari dampak usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Belum lagi persebaran hama, penyakit, gulma, perubahan kesuburan tanah akibat pestisida dan herbisida ketika adanya pembukaan lahan. Disisi lain, potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik juga tidak dapat terelakkan. Oleh karena itu, perusahaan di bidang pertanian penting memiliki perizinan dampak lingkungan untuk menghindari dampak dari potensi-potensi tersebut.

4. Bidang Perikanan dan Kelautan

Pemberlakuan perizinan dampak lingkungan usaha di bidang perikanan dan kelautan pada umumnya karena alasan perubahan ekosistem air. Contohnya usaha usaha budidaya tambak udang dan ikan yang dapat menimbulkan perubahan ekosistem perairan atau pantai, hidrologi, dan bentang alam.

Contoh lainnya pembukaan hutan mangrove yang akan berdampak pada habitat, jenis dan kelimpahan tumbuh tumbuhan dan hewan di kawasan tersebut. Sehingga saat melakukan pembukaan kawasan hutan mangrove wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari tata cara konversi mangrove yang baik dan benar hingga memperhatikan kelestarian sempadan pantai mangrove.

5. Bidang Kehutanan

Perusahaan di bidang kehutanan wajib memiliki surat perizinan dampak lingkungan karena berpotensi menyebabkan kerusakan penting. Seperti gangguan terhadap ekosistem hutan, bentang alam, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, dan potensi konflik sosial.

Contohnya : pemanfaatan hasil kayu dan tanaman hutan yang berpeluang mengubah struktur dan komposisi tegakan serta mempengaruhi kehidupan satwa liar dari habitatnya.

6. Bidang Pekerjaan Umum

Pertimbangan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum mencakup skala atau besaran kawasan perkotaan di wilayah tertentu. Khususnya metropolitan, daerah luas, hingga wilayah tertinggal yang menggunakan kriteria sesuai aturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penataan ruang. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang atau penggantinya.

7. Bidang Ketenaganukliran

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir pasti selalu menimbulkan keresahan sosial. Selain potensi dampak dan risiko radiasi yang menjadi persoalan kekhawatiran masyarakat setiap adanya perencanaan pengembangan nuklir. Oleh karena itu, kegiatan di bidang ketenaganukliran wajib memiliki AMDAL untuk menjaga kecenderungan terjadinya dampak sosial.

8. LB3

Bidang usaha terakhir yang wajib memiliki perizinan dampak lingkungan adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3. Hal ini karena, kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sangat berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Khususnya bagi kegiatan yang dipastikan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar. Bahkan kegiatan-kegiatan tersebut secara ketat juga diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan secara seksama dan terkontrol.

Manfaat AMDAL

Pemberlakuan perizinan dampak lingkungan tersebut memang bukan tanpa sebab. Pasalnya ada tujuan dan manfaat yang melatarbelakangi tercetusnya peraturan mengenai pengkajian dampak lingkungan bagi perusahaan. Manfaat dari pembelalukan tersebut diantaranya dibagi ke dalam tiga kategori kebermanfaatan.

Bagi pemerintah manfaat perizinan dampak ini membantu mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lalu membantu pemerintah menghindarkan konflik antar masyarakat. Selain menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip berkelanjutan. Sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara untuk pemrakarsa, manfaat perizinan dampak lingkungan dapat menjamin adanya keberlangsungan usaha. Selain menjadi referensi untuk peminjaman kredit yang akan saling memberi nilai keuntungan. Kemudian dapat menciptakan interaksi saling masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.

Bagi masyarakatnya sendiri pemberlakuan perizinan akan memberi dampak pemberitahuan sejak dari awal dari suatu kegiatan usaha tersebut. Alhasil mereka dapat melaksanakan dan menjalankan kontrol untuk terlibat pada proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, penting mengetahui pembagian AMDAL yang dibutuhkan oleh perusahaan apa saja. Agar Anda dapat memahami jenis usaha apa saja yang harus memenuhi persyaratan dampak lingkungan sebagai bukti kelegalan izin operasional. Mulai dari usaha di bidang multisektor hingga LB3 yang tentunya memiliki tujuan dan manfaat bagi pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hubungi kami di : 0821-3250-5553

mitrajasalegalitas@gmail.com